Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini resmi dimekarkan dari Kabupaten Pidie pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007. Pemekaran ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah timur Kabupaten Pidie yang sebelumnya kurang terjangkau oleh pusat pemerintahan di Sigli.
Latar Belakang Pemekaran
Gagasan pemekaran Kabupaten Pidie Jaya muncul dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Wilayah yang kini menjadi Pidie Jaya sebelumnya merupakan bagian timur Kabupaten Pidie, dengan kondisi geografis dan kebutuhan pembangunan yang berbeda. Aspirasi ini mulai menguat pada awal 2000-an, dan setelah melalui proses panjang di tingkat daerah maupun pusat, akhirnya disetujui oleh DPR RI dan Presiden Republik Indonesia saat itu.
Peresmian dan Pemerintahan Awal
Pidie Jaya resmi berdiri sebagai kabupaten sendiri pada tanggal 2 Januari 2007. Ibukota kabupaten ini ditetapkan di Kota Meureudu. Pemerintahan awal Kabupaten Pidie Jaya dipimpin oleh Penjabat Bupati sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan bupati pertama dilaksanakan pada tahun 2012, yang menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi dan pembangunan daerah ini.
Asal-Usul Nama “Pidie Jaya”
Nama “Pidie Jaya” diambil dari nama induknya, yakni Kabupaten Pidie, dengan tam
bahan kata “Jaya” yang melambangkan harapan akan kejayaan dan kemajuan daerah yang baru dibentuk. Penamaan ini mencerminkan semangat masyarakat untuk membangun wilayahnya menjadi lebih maju dan mandiri tanpa melupakan akar sejarah dan budaya Pidie.
Perkembangan Setelah Pemekaran
Sejak pemekaran, Kabupaten Pidie Jaya mengalami berbagai kemajuan, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Meskipun sempat terdampak gempa bumi pada tahun 2016 yang merusak sebagian besar infrastruktur, semangat masyarakat Pidie Jaya tetap kuat untuk bangkit dan membangun kembali daerahnya.
Pemerintah daerah terus mendorong pembangunan berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan usaha kecil menengah (UKM). Selain itu, berbagai program pembangunan juga diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah Aceh yang sangat kental di wilayah ini.
